Polisi Menembakkan Gas Air Mata Dikala Mahasiswa Memprotes Harga Minyak Goreng – Pada Masa Jabatan Ketiga Presiden Jokowi
Colin
Polisi anti huru hara menjaga gedung parlemen di Jakarta, pada 11 April selama protes terhadap harga minyak goreng dan proposal yang dilontarkan oleh beberapa menteri untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Indonesia Joko Widodo.
JakartaPolisi Indonesia menembakkan gas air mata dan meriam air pada hari Senin untuk membubarkan ratusan mahasiswa yang memprotes harga minyak goreng yang tinggi dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang diperdebatkan.
Kerumunan demonstran terlihat melarikan diri dari tempat kejadian di luar gedung parlemen di ibu kota Jakarta, menurut seorang saksi mata Reuters, sementara Kompas TV mengatakan batu telah dilemparkan ke dalam kompleks.
Demonstrasi tersebut adalah salah satu dari beberapa di seluruh Indonesia pada hari Senin, termasuk di Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jakarta, di mana ratusan mahasiswa yang mengenakan jaket neon telah berbaris menuju parlemen untuk mengeluh tentang kenaikan biaya barang dan prospek presiden melampaui batas dua masa jabatannya.
Ratusan mahasiswa menghadiri rapat umum di Jakarta pada 11 April untuk memprotes harga minyak goreng yang tinggi dan kemungkinan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Kapolda Jakarta Fadil Imran mengatakan pada konferensi pers bahwa seorang dosen universitas yang berpartisipasi dalam demonstrasi menderita luka “berat” setelah kelompok “non-mahasiswa” memukul dan menginjaknya. Enam petugas polisi yang mencoba membantu dosen juga terluka, tambahnya.
Dia tidak mengatakan mengapa kelompok itu menargetkan dosen.
Jokowi, demikian presiden disapa, pada Minggu berusaha meredam spekulasi tentang rencana yang dibuat oleh sekutunya untuk membuatnya tetap berkuasa lebih lama.
Gagasan untuk memperpanjang masa jabatannya baik dengan mengubah konstitusi atau menunda pemilihan 2024, telah mendapatkan momentum akhir-akhir ini di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu setelah beberapa tokoh politik berpengaruh secara terbuka mendukungnya.
“Yang jelas bagaimana para elit memaksakan diri untuk menunda pemilu, dan itu yang merugikan konstitusi,” kata Muhammad Lutfi, mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut.
Mahasiswa secara tradisional berada di garis depan upaya untuk melindungi pencapaian demokrasi Indonesia, setelah turun ke jalan pada tahun 1998 selama protes besar yang membantu menggulingkan mantan orang kuat Presiden Suharto.
Gagasan untuk mengizinkan lebih dari dua, lima tahun masa jabatan sebagai presiden telah memicu kekhawatiran tentang ancaman terhadap reformasi demokrasi yang diraih dengan susah payah.
Pada hari Minggu, untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu, Jokowi, 60, mendesak para menteri dan kepala keamanan untuk menghentikan diskusi tentang masalah ini untuk mencegah spekulasi publik dan mengatakan bahwa pemilihan umum akan diadakan pada Februari 2024, sesuai rencana.
Jokowi telah mempertahankan peringkat persetujuan yang tinggi sejak ia pertama kali terpilih pada tahun 2014, tetapi survei baru-baru ini oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan lebih dari 70% orang Indonesia menolak rencana perpanjangan tersebut.
Dia telah dikritik karena sikapnya yang ambigu tentang masalah ini, menyebutnya sebagai tamparan di wajah dan hanya “sebuah ide”, tetapi tanpa secara eksplisit menolaknya atau mengesampingkan kekuasaan lebih lama.